Gopresent – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Jakarta. Mereka diterima langsung oleh Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, didampingi sejumlah pejabat eselon I dan II, di antaranya Dirjen Perumahan Pedesaan Dr. Drs. Imran, Dirjen Kawasan Permukiman Ir. Fitrah Nur, Dirjen Tata Kelola Brigjen Azis, Dirjen Perumahan Perkotaan Dr. Sri Hartati S.Psi, Direktur Kawasan Permukiman Ir. Edward, serta Direktur Pembangunan Perumahan Pedesaan Drs. Laode Burcham.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari lawatan kerja Wamen PKP Fahri Hamzah ke Kabupaten Pohuwato dua bulan lalu. Dalam suasana pertemuan yang penuh kehangatan, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kunjungan langsung Wamen ke wilayahnya.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan perhatian Bapak Wamen ke daerah kami beberapa waktu lalu. Hari ini kami hadir membawa usulan penting terkait penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Pohuwato, yang jumlahnya mencapai 9.447 unit,” ungkap Bupati Saipul.
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti arahan dan dukungan dari pemerintah pusat. Bupati berharap ada intervensi nyata dari Kementerian PKP untuk membantu ribuan warga Pohuwato yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, turut menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak.
Menanggapi hal tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Daerah Pohuwato.
“Saya mengapresiasi tindak lanjut dari Pak Bupati dan seluruh jajaran. Angka yang diusulkan memang besar, dan tentu akan kita verifikasi terlebih dahulu melalui tim teknis kami. Penanganan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada,” ujar Fahri.
