GoPresent – Aliansi Masyarakat Petani dan Rakyat (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Selasa (12/5/2026), guna menyuarakan krisis air irigasi yang melanda lahan pertanian di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia.
Aspirasi massa diterima melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Iwan Abay. Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian, serta massa aksi di ruang rapat DPRD.
Di tengah jalannya RDP, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, bersama Wakil Ketua I DPRD, Hamdi Alamari, hadir menemui massa guna mencari solusi atas persoalan yang dikeluhkan para petani.
Usai rapat, Beni Nento mengajak perwakilan massa dan anggota DPRD melakukan peninjauan langsung ke Bendungan Taluduyunu Utara yang menjadi sumber irigasi bagi lahan pertanian warga.
“Langkah cepatnya, kami turun bersama Ketua Komisi I dan perwakilan petani untuk melihat langsung kondisi bendungan yang menjadi sumber keluhan. Kami ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujar Beni saat peninjauan lokasi.
Dari hasil peninjauan, diketahui pengoperasian pintu air bendungan masih dilakukan secara manual dan membutuhkan sedikitnya empat orang tenaga kerja. Sebagai solusi sementara, DPRD Pohuwato berencana menyiapkan mesin penggerak berkapasitas 5,5 PK guna mempermudah pembukaan pintu air.
“Untuk sementara, kita akan gunakan mesin ukuran 5,5 PK agar pengoperasian tidak lagi manual. Ini langkah cepat untuk menjawab aspirasi petani agar air bisa segera mengalir dengan baik,” katanya.
Selain persoalan mekanik bendungan, tingginya sedimentasi di Sungai Taluduyunu juga disebut menjadi penyebab utama terganggunya distribusi air ke areal persawahan warga.
Beni mengungkapkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) pada pekan depan guna membahas langkah normalisasi sungai agar aliran air kembali lancar.
“Sedimen di sini cukup tinggi. Jika dilakukan normalisasi, aliran air akan kembali lancar dan petani bisa kembali menanam,” ungkapnya.
Ia juga menyebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato telah menyurati pemerintah provinsi terkait pengadaan sistem hidrolik permanen untuk bendungan tersebut. Namun, realisasi program itu masih menunggu pembahasan dan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
DPRD Pohuwato pun berkomitmen membawa persoalan ini ke tingkat eksekutif melalui rapat bersama Bupati Pohuwato dalam waktu dekat, guna memastikan kebutuhan irigasi dan kesejahteraan petani di Duhiadaa dan Buntulia dapat segera terpenuhi.
