Bupati Pohuwato bersama Anggota DPRD Pohuwato baru-baru ini mengunjungi KM 18 di Kecamatan Popayato, yang kini mulai membuahkan hasil. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang selama ini diduga berlangsung di lokasi tersebut perlahan mulai terbongkar.
Aktivitas PETI di KM 18 diduga menyebabkan krisis air bersih di Kecamatan Popayato, yang membuat pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum (APH) turun langsung untuk memverifikasi kebenaran dari aktivitas ilegal tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh awak media, tercatat ada sekitar 17 alat berat yang beroperasi di lokasi PETI tersebut, dengan satu alat berat jenis excavator yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
Kehadiran PETI di KM 18 ini telah menimbulkan keresahan di kalangan warga setempat. Anggota DPRD Pohuwato, Yuliyani Rumampuk, meminta agar aparat penegak hukum segera menindak tegas siapapun yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
“Kami berharap pihak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu. Jangan hanya satu alat berat yang diungkap, tetapi semua alat berat dan pelaku yang terlibat juga harus ditindak secara tegas,” ujar Yuliyani Rumampuk, Minggu (26/01/2025).
Menurut anggota DPRD yang juga mewakili Popayato Group ini, jika aktivitas ilegal tersebut tidak diusut tuntas, maka dampaknya akan sangat merugikan masyarakat secara luas. Selain krisis air bersih yang semakin parah, ancaman lainnya adalah kerusakan lingkungan, termasuk kemungkinan terjadinya banjir bandang di wilayah Popayato.
“Semoga pihak kepolisian tidak kendor dan tidak ragu untuk menindak tegas para pelaku PETI di KM 18 Popayato, sebelum hajat hidup orang banyak terancam. Ini bukan hanya soal krisis air bersih, tetapi juga krisis kehidupan dan kemanusiaan,” harap Yuliyani.
