GoPresent – Gelombang perlawanan masyarakat kembali mencuat di Kabupaten Pohuwato. Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA) memastikan akan menggelar aksi besar di Desa Hulawa dalam waktu dekat.
Jenderal Lapangan AMBEPEDA, Taufik Dunggio, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan.
“Ini akan menjadi aksi massa terbesar. Beberapa hari terakhir kami sudah menyebarkan selebaran dan berkomunikasi langsung dengan tukang ojek, pedagang, serta kabilasa. Sudah banyak masyarakat yang menyatakan siap bergabung,” ujarnya di Gorontalo, Jumat (5/9/2025).
Taufik menilai keberadaan perusahaan tambang justru kian menekan kehidupan masyarakat. “Negara dan perusahaan tambang lebih mementingkan kepentingan ekonomi semata, sementara penderitaan masyarakat kecil diabaikan,” tegasnya.
Ia memaparkan, sejumlah persoalan krusial akan dibawa dalam aksi nanti.
“Pertama, penyelamatan hak masyarakat adat atas tambang. Kedua, polemik pengalihan status Desa Hulawa. Ketiga, penciutan wilayah tambang hingga 100 hektare yang berdampak pada ruang hidup masyarakat. Selain itu, ada juga krisis air bersih di Desa Hulawa, kerusakan jalan desa, masalah ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada tenaga kerja lokal, serta tata letak Polsubsektor Buntulia yang tidak strategis,” jelasnya.
Sorotan lain tak kalah penting adalah soal dana CSR.
“Distribusi dana CSR ini tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Masyarakat tidak pernah merasakan manfaat nyata dari keberadaan perusahaan,” kata Taufik.
Ia juga mengingatkan agar pihak perusahaan dan pemerintah tidak lagi mengabaikan suara rakyat.
“Tragedi 21 September 2023 yang menorehkan luka mendalam bagi masyarakat Pohuwato jangan sampai terulang kembali. Kalau pihak perusahaan masih memancing kemarahan rakyat dengan mengabaikan tuntutan yang sudah berulang kali kami suarakan, jangan salahkan masyarakat ketika perlawanan kembali membesar,” pungkasnya.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan tambang maupun pemerintah daerah terkait rencana aksi AMBEPEDA tersebut.
