GoPresent – Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Pohuwato tersebut mengagendakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Persidangan dipimpin Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, didampingi Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri, serta dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.
Turut hadir Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato.
Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang pada waktu bersamaan tengah mengikuti agenda pemerintahan lainnya.
“Beliau menyampaikan salam kepada kita semua, terutama kepada anggota DPRD yang terhormat,” ujar Iwan.
Dalam sambutannya, Iwan menjelaskan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai respons terhadap perkembangan pelaksanaan anggaran daerah, termasuk penyesuaian asumsi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta kebutuhan pembangunan yang memerlukan penanganan.
Menurutnya, penyusunan perubahan anggaran tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun berjalan.
“Dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pohuwato tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pencapaian target pembangunan, serta memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada sisi belanja, pemerintah daerah juga mendorong pengendalian terhadap pengeluaran yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pencapaian prioritas pembangunan.
“Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung target kinerja, memiliki keluaran yang jelas, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Iwan.
Selain menyampaikan kebijakan perubahan anggaran, Wakil Bupati turut menyoroti dampak musim kemarau yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Pohuwato.
Pemerintah daerah bersama DPRD, kata Iwan, terus berupaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama kelompok miskin yang terdampak kekeringan.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya penyaluran bantuan beras bagi masyarakat miskin terdampak kekeringan, pelaksanaan operasi pasar murah, serta gerakan pangan murah yang menjangkau 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah mengajukan usulan pemanfaatan cadangan beras nasional melalui Badan Pangan Nasional guna membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak kekeringan.
Pemkab Pohuwato juga berkomitmen melanjutkan penyaluran bantuan air bersih secara bertahap kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
“Selain itu, bantuan air bersih akan terus disalurkan secara bertahap dan merata kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pohuwato,” katanya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, menjaga ketersediaan pangan, serta memenuhi kebutuhan dasar warga selama kondisi kekeringan berlangsung.
Di akhir sambutannya, Iwan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pohuwato atas dukungan dan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran berjalan selaras dengan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya.
Iwan berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terpelihara dalam pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penanganan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
