Gopresent – Persoalan pengairan yang tak kunjung teratasi membuat petani padi sawah di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, mengalami gagal panen selama dua tahun terakhir.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi II DPRD Pohuwato dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Senin (16/11/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Asisten II Bidang Pembangunan, Dinas Pertanian, serta perwakilan kelompok tani padi sawah dari kedua kecamatan.
Dalam RDPU tersebut, para petani menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat produktivitas lahan persawahan, terutama terganggunya sistem pengairan yang sumber airnya selama ini berasal dari Desa Taluduyunu.
Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, mengatakan penyampaian langsung dari para petani diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus meyakinkan pemerintah daerah agar segera mengambil langkah penanganan.
“Penyampaian bapak-bapak (petani) untuk meyakinkan pemerintah,” kata Nirwan Due.
Selain persoalan distribusi air, petani juga mengeluhkan sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan saluran drainase. Kondisi ini menghambat kelancaran aliran air menuju kawasan persawahan sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian tidak terpenuhi secara optimal.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, petani meminta pemerintah daerah memberikan dukungan berupa alat berat jenis excavator. Alat tersebut dibutuhkan untuk mengeruk sedimentasi sekaligus melakukan normalisasi saluran pengairan agar kembali berfungsi dengan baik.
Dampak buruk dari persoalan pengairan ini bahkan mulai mengancam keberlangsungan lahan pertanian. Sejumlah area persawahan dilaporkan telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan karena tidak lagi produktif untuk ditanami padi.
Petani juga menaruh perhatian terhadap kualitas sumber air yang digunakan untuk kebutuhan persawahan. Mereka berharap pemerintah dapat memastikan sumber air tetap bersih dan terbebas dari potensi pencemaran limbah aktivitas pertambangan emas.
Persoalan ini dinilai penting karena ketersediaan air tidak hanya menentukan keberhasilan produksi pertanian, tetapi juga berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan di kawasan persawahan.
Perwakilan petani, Umar, mengungkapkan bahwa luas lahan persawahan di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia diperkirakan mencapai 2.574 hektare. Luasan tersebut membutuhkan dukungan sistem pengairan yang memadai agar aktivitas pertanian dapat terus berlangsung.
“Faktanya 2.574 hektare yang butuh air,” ungkap Umar.
Melalui RDPU tersebut, petani berharap DPRD bersama pemerintah daerah segera mendorong langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari normalisasi saluran drainase, penyediaan alat berat, hingga perlindungan sumber air dari potensi pencemaran limbah pertambangan.
Pasalnya, tanpa pembenahan sistem pengairan dan jaminan ketersediaan air bersih, ribuan hektare lahan persawahan di Duhiadaa dan Buntulia terancam kehilangan produktivitas. Kondisi ini sekaligus mengancam keberlangsungan mata pencaharian petani yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian padi sawah.













