GoPresent – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pohuwato mengusulkan agar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato mempertimbangkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pohuwato.
Usulan tersebut disampaikan Anggota Banggar DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah daerah, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, sebagai representasi pemerintah daerah, Nasir secara tegas menyampaikan pandangan Banggar agar ASN yang tidak memiliki KTP Pohuwato tidak diberikan pembayaran TPP.
“Selama yang bersangkutan bukan KTP Pohuwato, maka kami menyarankan untuk tidak dibayarkan TPP,” tegas Nasir.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, menegaskan bahwa pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan sikap resmi Badan Anggaran DPRD Pohuwato.
“Ini pernyataan Banggar,” ujar Beni.
Menurutnya, rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun dan membahas kebijakan penganggaran TPP bagi ASN pada Tahun Anggaran 2027.
Usulan mengenai pembayaran TPP dengan mempertimbangkan kepemilikan KTP Pohuwato tersebut menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian Banggar DPRD dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut masih akan bergantung pada pembahasan lanjutan serta keputusan pemerintah daerah dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
