GoPresent – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bahwa target Kantor Pertanahan (Kantah) yang mengimplementasikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik sudah terlampaui. Demikian disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Senin (09/09/2024).
“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan sinergi serta kolaborasi seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN, hingga akhir Agustus 2024 kita telah berhasil menerapkan layanan elektronik di 445 satuan kerja (Kantah, red) dari 492 satuan kerja. Artinya, selama kepemimpinan saya, capaian target Kantor (yang mengimplementasikan, red) Layanan Elektronik naik sebesar 400% atau empat kali lipat dari target yang telah ditetapkan,” ujar Menteri AHY.
Hal ini merupakan wujud pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri AHY untuk memasifkan penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik. “Dengan semakin banyaknya satuan kerja yang mengimplementasikan layanan elektronik, maka jumlah Sertipikat Tanah Elektronik pun akan semakin masif,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Dengan masifnya implementasi layanan elektronik serta semakin banyaknya bidang tanah yang tersertipikasi elektronik, maka dalam hal kepastian hukum, aset rakyat akan semakin terlindungi dari upaya kejahatan di bidang pertanahan.
Capaian Sertipikat Tanah Elektronik itu sendiri telah meningkat hingga 38 kali lipat sejak Menteri AHY menjabat. “Sertipikat Tanah Elektronik selama 6 bulan terakhir meningkat 38 kali lipat, dari 19.802 menjadi 770.612 sertipikat. Secara ekonomi, rakyat akan semakin memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha,” pungkasnya.
Adapun Menteri AHY dalam Rapat Kerja kali ini didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Jalannya rapat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI serta diikuti seluruh anggota Komisi II DPR RI dari seluruh fraksi. (rik)
