GoPresent – Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, kini tengah menghadapi krisis kesehatan serius setelah jumlah kasus malaria mencapai 1.882 dalam periode 2023-2025.
Berdasarkan data terbaru, situasi ini mendorong kekhawatiran akan perlunya langkah-langkah strategis untuk mengatasi penyebaran penyakit ini.
Berikut adalah data penyebaran malaria per kecamatan di Pohuwato:
- Kecamatan Marisa – 372 kasus
- Kecamatan Buntulia – 370 kasus
- Kecamatan Taluditi – 225 kasus
- Kecamatan Duhiadaa – 199 kasus
- Kecamatan Paguwatu – 192 kasus
- Kecamatan Dengilo – 176 kasus
- Kecamatan Patilanggio – 154 kasus
- Kecamatan Randangan – 57 kasus
- Kecamatan Popayato Timur – 47 kasus
- Kecamatan Popayato Barat – 29 kasus
- Kecamatan Wanggarasi – 27 kasus
- Kecamatan Popayato – 21 kasus
- Kecamatan Lemito – 5 kasus
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Komando Penanganan Darurat Bencana Nonalam Kabupaten Pohuwato, Abdulmutalib Dunggio, menyatakan bahwa Pemda telah menyiapkan dana sebesar 1,7 miliar lewat Dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan.
“Dana BTT sebesar Rp1,7 miliar telah masuk ke rekening BPBD pasca Lebaran kemarin. Dana ini akan digunakan untuk penanganan malaria dan dialokasikan ke beberapa OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, BPBD, Kominfo dan RSUD,” kata Abdulmutalib, saat rapat kerja gabungan Komisi I, II dan III DPRD Pohuwato, Senin (28/04/2025).
Lebih lanjut kata Abdulmuralib yang merupakan mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pobuwato, dana tersebut diharapkan dapat membantu dalam penanganan malaria, terutama dalam memenuhi kebutuhan logistik dan RDT (Rapid Diagnostic Test).
“Logistik penanganan malaria sudah tersedia dan RDT sekitar 37% sudah berada di gudang BPBD Pohuwato, dengan sisanya dalam proses pengiriman,” tambah Abdulmutalib.
Lebih lanjut, kata dia, masih ada kendala dalam penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut. Kendala yang dihadapi pemda diantaranya adalah kolaborasi antara pemda dan pemdes yang sampai saat ini belum terintegrasi.
“Pemerintah daerah berharap dapat bekerja sama dengan desa-desa untuk memenuhi kebutuhan penanganan malaria, terutama dalam memenuhi kontribusi 40% dari total kebutuhan melalui Dana Desa,” lanjutnya.
Seperti diketahui, total kebutuhan RDT adalah sebanyak 80% dari jumlah penduduk Pohuwato. Hal itu dianggarakan sebesar 40% lewat BTT dan 40% diharapkan dari pemerintah desa.
“Kita juga tentu mengetahui tentang kebijakan efisiensi anggaran yang di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini juga menjadi sebuah kendala,” paparnya.
Meski begitu, kata mantan Kabag Humas Kabupaten Pohuwato tersebut, keterbatasan anggaran fiskal akibat efisiensi anggaran secara nasional tersebut berusaha dimaksimalkan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
“Karena masalah ini menyangkut nyawa manusia, Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato memaksimalkan penanganan malaria yang sudah masuk dalam status tanggap darurat,” kata Abdulmuthalib.
Bentuk kepedulian Pemda Pohuwato tersebut telah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan RI. Hari ini, Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana Nonalam melakukan rapat evaluasi dengan Kementerian Kesehatan melalui zoom meeting.
“Dalam rapat tersebut, progres penanganan malaria dilaporkan, dan Kementerian Kesehatan RI akan segera membantu menutupi kekurangan 40% RDT yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemda Pohuwato karena keterbatasan biaya,” tandasnya. (rik)
